Frekuensi.co, Samarinda- Program “Zero Tambang” yang dicanangkan Pemerintah Kota Samarinda mendapatkan dukungan penuh dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Lonteng, menyatakan komitmennya dalam mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya strategis untuk mengatasi persoalan banjir yang masih menjadi momok di setiap musim penghujan.
Ronald menilai bahwa langkah penghentian aktivitas pertambangan di wilayah kota merupakan keputusan tepat, namun harus diikuti dengan tindakan nyata dalam merehabilitasi lahan bekas tambang.
Dia menegaskan bahwa pengelolaan pascatambang menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas resapan air dan memulihkan fungsi ekologis lahan.
“Zero Tambang adalah langkah progresif yang harus kita dukung bersama. Tujuannya jelas, yaitu menekan potensi banjir yang selama ini menjadi masalah serius bagi warga Samarinda,” ujar Ronald.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa lahan-lahan eks tambang yang dibiarkan tanpa penanganan justru berpotensi memperburuk kondisi hidrologi kota.
Lubang-lubang bekas galian bisa menjadi sumber genangan air, memperlambat aliran drainase, dan bahkan berisiko mencemari lingkungan sekitar. Ronald juga mengingatkan bahwa perusahaan tambang seharusnya tidak terkejut dengan kebijakan ini.
Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menyampaikan wacana penghentian tambang sejak beberapa tahun silam, sehingga perusahaan sudah semestinya bersiap dan menyusun strategi transisi yang bertanggung jawab.
“Program ini bukan muncul tiba-tiba. Sosialisasi sudah dilakukan sejak lama, jadi sudah sewajarnya jika perusahaan tambang mulai menyesuaikan diri dan menjalankan kewajiban mereka,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab atas kondisi lahan pascatambang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Semua pihak, termasuk pelaku usaha, wajib terlibat dalam proses pemulihan lingkungan.
Ronald mengusulkan agar rehabilitasi diarahkan pada pembangunan ruang terbuka hijau, kolam retensi, atau zona konservasi air sebagai solusi jangka panjang.
Di tengah semangat mendukung Zero Tambang, Ronald juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan implementasi yang konsisten di lapangan. Dia menolak jika program ini hanya berhenti sebagai wacana atau slogan tanpa realisasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan.
“Kita harus memastikan program ini benar-benar dijalankan dengan serius. Jangan sampai berhenti di atas kertas. Ini kesempatan untuk memperbaiki tata ruang kota dan mewujudkan Samarinda yang lebih tahan terhadap banjir,” ujarnya.
Ronald optimis bahwa jika lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai kawasan resapan, maka potensi banjir di Samarinda bisa ditekan secara signifikan.
Ia pun mendesak agar pemerintah daerah memperkuat regulasi dan memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban reklamasi.
(ham/adv)