Frekuensi.co, Samarinda- Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti kurang optimalnya perencanaan infrastruktur di kota ini, khususnya dalam pembangunan jalan.
Menurutnya, beberapa proyek jalan yang tengah dikerjakan belum mempertimbangkan dengan baik aspek drainase, sehingga menambah potensi kerusakan jalan dalam waktu singkat.
Kondisi ini menyebabkan kualitas infrastruktur menurun dan memperberat beban anggaran daerah.
Anhar mengingatkan pemerintah kota untuk segera memperbaiki proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.
Evaluasi yang menyeluruh diperlukan agar setiap proyek tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Jalan baru yang baru saja dibangun seringkali sudah rusak hanya dalam beberapa waktu. Hal ini menciptakan siklus perbaikan yang terus berulang, yang tentunya harus diatasi dengan perencanaan yang lebih matang,” ungkap Anhar.
Selain itu, Anhar meminta pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan, agar hasilnya sesuai dengan kualitas yang diharapkan.
Ia menegaskan, pengawasan yang ketat akan mencegah jalan baru menjadi proyek perbaikan yang berulang.
“Pengawasan yang lebih tegas perlu dilakukan. Jangan sampai anggaran terbuang sia-sia hanya untuk perbaikan. Hal ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga,” tambahnya.
Lebih lanjut, Anhar mengkritik lemahnya perencanaan yang mengakibatkan pemborosan anggaran untuk memperbaiki jalan yang seharusnya bisa bertahan lebih lama.
Ia juga menyoroti keterlambatan penyelesaian beberapa proyek yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, bahkan ada yang mangkrak karena kurangnya koordinasi dan pengawasan antar instansi.
“Kita butuh pendekatan yang lebih inovatif dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan janji, sementara proyeknya terbengkalai atau jalan cepat rusak,” tegas Anhar.
Dengan perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan yang lebih intensif, Anhar berharap infrastruktur di Samarinda bisa lebih berkualitas, menguntungkan masyarakat, dan tidak membebani anggaran daerah ke depannya.
(dah/adv)