Frekuensi.co, Samarinda- Insiden kekerasan terhadap anak yang terjadi di salah satu panti asuhan swasta di Kota Samarinda mengundang keprihatinan mendalam dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Dia menilai lemahnya kontrol terhadap lembaga sosial nonpemerintah menjadi akar dari tragedi yang terjadi di tempat yang seharusnya menjadi perlindungan terakhir bagi anak-anak yang rentan.
Menurut Sri Puji, selama ini Pemerintah Kota hanya memiliki kewenangan terbatas dalam hal pembinaan umum terhadap panti asuhan nonpemerintah.
Sementara itu, tanggung jawab operasional, pengasuhan, hingga struktur internal sepenuhnya dikelola oleh pihak swasta.
“Kita tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan penuh. Semua kebijakan internal berada di tangan pengelola panti itu sendiri,” jelasnya.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar anak-anak yang menghuni panti tersebut berasal dari latar belakang keluarga yang kesulitan secara ekonomi atau sosial.
Namun, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menoleransi lemahnya pengawasan dan pengabaian terhadap hak-hak anak.
Ketimpangan lain yang menjadi sorotan adalah belum adanya panti asuhan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Samarinda.
Sri Puji menilai absennya fasilitas ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap kebutuhan spesifik anak-anak dengan kondisi tertentu.
“Sampai sekarang, kita belum memiliki panti khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ini hal yang mendesak,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan dan pengelolaan fasilitas semacam itu sebenarnya menjadi ranah pemerintah provinsi. Namun, Puji mengkritik kurangnya sinergi antara Pemkot dan Pemprov dalam merespons kebutuhan tersebut, yang menyebabkan solusi konkret tak kunjung hadir.
Lebih lanjut, Sri Puji menilai permasalahan ini merupakan tanggung jawab kolektif. Dirinya menyoroti kurangnya pemahaman dari pihak keluarga yang menyerahkan anak ke panti tanpa memeriksa sistem yang berlaku, serta minimnya kepekaan pihak panti terhadap potensi kekerasan atau pelanggaran hak anak.
“Masalah ini tidak bisa hanya dilimpahkan ke satu pihak saja. Ada kelalaian dari keluarga, dan ada pula kegagalan deteksi dini dari pihak pengelola panti. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Dia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap semua panti asuhan swasta di Samarinda, termasuk sistem pengelolaan dan mekanisme perlindungan anak di dalamnya.
Bagi Sri Puji, panti bukan hanya sekadar tempat tinggal sementara, tetapi juga ruang penting dalam tumbuh kembang anak-anak yang kehilangan dukungan keluarga.
“Jika kita terus membiarkan sistem ini berjalan tanpa evaluasi, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terulang. Anak-anak ini seharusnya dilindungi, bukan menjadi korban. Negara dan kita semua harus bertanggung jawab,” tutupnya.
(ham/adv)