Frekuensi.co, Samarinda – Permasalahan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kota Samarinda kembali mencuat.
Sejumlah warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan masih belum terdata sebagai penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pendataan kependudukan di wilayah tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa kendala utama dalam penyaluran bansos adalah kurangnya validitas dan pembaruan data kependudukan masyarakat.
“Masih banyak warga miskin yang terlewat karena tidak tercatat secara resmi. Ini terjadi karena administrasi kependudukan kita belum tertata dengan baik,” ujar Puji.
Ia menegaskan bahwa data yang tidak akurat tidak hanya berdampak pada distribusi bansos, tetapi juga merugikan dalam konteks pemerataan pembangunan.
“Kita tidak bisa bicara soal keadilan sosial kalau datanya saja masih amburadul. Tertib administrasi itu kunci utama,” lanjutnya.
Untuk mengatasi persoalan ini, Puji mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar lebih proaktif dalam menjangkau warga, terutama di daerah padat penduduk dan kawasan terpencil.
Menurutnya, layanan jemput bola menjadi solusi jangka pendek yang bisa mempercepat pendataan.
Namun demikian, ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dokumen kependudukan tetap lengkap dan mutakhir.
“Kesadaran warga masih rendah. Mereka baru datang mengurus dokumen saat sedang butuh. Ini pola pikir yang harus diubah,” katanya.
DPRD, lanjut Puji, akan terus mendorong kampanye edukasi ke masyarakat dan mendorong kolaborasi lintas sektor agar persoalan ini segera teratasi.
Dia percaya bahwa dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, sistem bantuan sosial bisa berjalan lebih adil dan merata.
Lebih jauh, Puji menekankan pentingnya data kependudukan dalam berbagai aspek perencanaan kota.
“Tanpa data yang benar, pembangunan bisa salah sasaran. Ini bukan hanya soal bantuan, tapi juga soal efektivitas anggaran dan pemerataan kesejahteraan,” tutupnya.
(ham/adv)