Frekuensi.co BONTANG- Pemkot Bontang memutuskan akan tetap mempertahankan postur belanja pegawai di tahun anggaran 2027 mendatang. Dengan kata lain, tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di APBD 2027 nanti.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kebijakan ini berani ia ambil setelah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Pemkot Bontang telah mengumumkan rencana pemangkasan TPP di tahun 2027 nanti menyusul berlakunya UU 1/2022 Tentang HKPD yang mewajibkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
Dengan kondisi APBD 2027 yang diprediksi hanya Rp 1,9 triliun sehingga memaksa presentase belanja pegawai lebih dari 30 persen atau setara Rp 690 miliar.
Namun, dari hasil konsultasi kemarin pusat memberi kelonggaran belanja pegawai bisa seperti tahun ini atau berkisar 36 persen.
“Kami sudah konsultasi. Untuk 2027 belanja pegawai masih sama seperti tahun ini alokasinya Rp690 miliar. Artinya tidak ada pemotongan TPP,” kata Neni.
Di hadapan kementerian, Neni menjelaskan, dampak dari pemangkasan TPP akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bontang melambat bahkan cenderung menurun.
Karena mayoritas perputaran uang didaerah ini disumbang dari aktivitas pegawai. Baik itu di pasar tradisional hingga ke pelaku UMKM.
“Kasian ASN. Kalau dikorbankan TPP pasti ekonomi merosot. Kami kasih masukan juga objektif. Dengan kondisi rill,” sambungnya.
(Frekuensi.co,/Ham)