Frekuensi.co, Samarinda- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan lantaran banyaknya anggaran yang dipangkas dan dialihkan ke sana.Banyak pihak yang mengkritisi, temasuk Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie Pasie.
Menurutnya, sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat, apalagi ada banyak anggaran yang dialihkan ke program MBG ini. Novan menekankan bahwa transparasi anggaran tentu menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan MBG yang akan diterapkan di Kota Tepian ini.
Keterbukaan informasi kepada publik kata Novan, sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih memahami bagaimana program tersebut dijalankan dan menghindari potensi miskomunikasi.
Dirinya menegaskan bahwa informasi terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat perlu lebih terbuka agar masyarakat dapat mengaksesnya dengan mudah.
“Meski dalam beberapa aspek teknis seperti operasional dapur umum mungkin ada hal yang tidak dapat dipublikasikan, namun informasi mengenai jenis makanan, cara distribusi, dan mekanisme program harus bisa dipahami dengan jelas oleh masyarakat,” ujar Novan.
Politikus yang berasal dari Partai Golkar ini juga menekankan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, sangat terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat.
Oleh karena itu, Novan menyarankan agar masyarakat memberikan saran yang konstruktif agar pelaksanaan Program MBG ini bisa lebih maksimal. Walaupun terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan program ini di lapangan, Novan mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPRD Kota Samarinda belum meminta klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
Novan juga menjelaskan bahwa Program MBG sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah hanya berperan dalam menentukan sekolah yang akan menerima manfaat.
“Saat ini, baru SDN 004 Samarinda yang mendapatkan bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran. Dapur umum yang beroperasi juga terbatas, ada tiga titik, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa evaluasi terhadap program ini masih sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dengan baik.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut tentang kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana Program MBG ini,” katanya.
Novan berharap, dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana program ini dijalankan, dan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang turut mendukung kesuksesan program tersebut.
[dah|adv]